Logo

Implementasi Strategi Anggaran

Implementasi strategi anggaran adalah sejumlah total aktifitas dan pilihan yang di butuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis. Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru di pertimbangkan setelah strategi disusun. Implementasi merupakan kunci suksews manajemen strategis.

Untuk memulai proses implementasi manajer strategis harus memperhatikan tiga pertanyaan berikut :
1. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun ?
2. Apa yang harus dilakukan ?
3. Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan ?

Pihak manajemen harus lebih dulu memusatkan perhatian mereka pada pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika menganalisis pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap alternative strategi yang ditawarkan. Dalam setiap kesempatan, manajemen harus mempertimbangkannya sebelum merencanakan implementasi. Jika pihak manajemen tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memuaskan, maka sulit bagi strategi yang telah disusun dengan sempurna untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Buruknya implementasi sebuah strategi yang baik dapat menyebabkan strategi tersebut gagal. Namun implementasi strategi yang sempurna tidak hanya akan membuat strategi yang tepat berhasil, tetapi juga dapat menyelamatkan strategi yang pada awalnya meragukan. Sekarang ini telah terjadi peningkatan jumlah manajemen puncak yang beralih perhatiannya pada masalah-masalah implementasi strategi.

Untuk dapat mendukung implementasi strategi yang telah disusun, para manajer devisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer lainnya dalam mengembangkan program anggaran dan prosedur yang diperlukan untuk hal tersebut ini. Ini berarti mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi diantara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan.

a. Mengembangkan anggaran

Setelah semua program yang dibutuhkan disusun, saatnya untuk mulai membuat anggaran. Merencanakan sebuah anggaran adalah pengecekan terakhir pihak manajemen terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sebuah program khusus, hal tersebut dapat menjadi petunjuk bagaimana hal yang sering terjadi seperti strategi yang tampaknya ideal, ternyata cacat atau betul-betul tidak dapat dijalankan.
Dalam sebuah proyek
 Jenis-jenis anggaran proyek
Sesuai dengan fungsinya, perkiraan biaya atau anggaran dibuat pada periode tertentu dalam siklus proyek. Dari uraian terdahulu telah disinggungkan bahwa setidaknya terdapat di titik kritis dari sudut kelayakan dan kelangsungan proyek/ investasi yaitu :
 Akhir tahap konseptual dimana telah diselesaikan study kelayakan proyek.
 Akhir tahap perencanaan PP / tidaknya investasi untuk membangun proyek.

Pada setiap titik kritis diatas informasi yang amat diperlukan adalah seberapa besar perkiraan biaya proyek. Angka ini akan dipakai sebagai factor pertimbangan yang penting pada proses pengambilan keputusan dilanjutkan/ tidaknya usaha mengadakan investasi, tergantung dari ukuran, kompleksitas, jenis proyek dan jenis kontrak, maka dikenal berbagai perkiraan biaya atau anggaran proyek, untuk rencana/proyek besar dan kompleks minimal terdapat tiga macam perkiraan biaya/anggaran yaitu perkiraan biaya pendahuluan (PBP), anggaran biaya proyek (ABP), dan anggaran biaya definitive (ABD).
A. Perkiraan Biaya Pendahuluan (PBP)
PBP dikerjakan pada tahap konseptual dimana berlangsung kegiatan study kelayakan. Didalam study ini semua aspek yang berkaitan dengan rencana investasi seperti pemasaran, ekonomi, teknik dikembangkan, dikaji, dan disaring untuk sampai kepada suatu laporan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah berikutnya. Jadi kegunaan PBP adalah untuk :
1. Mengkaji kelayakan ekonomi dan financial.
2. menentukan urutan prioritas (rangking) dari beberapa proyek.
3. Menentukan dilanjutkan atau tindakannya usaha mengkaji kelayakan proyek lebih lanjut.

B. Anggaran Biaya Proyek (ABP)
ABP diselesaikan pada akhir tahap PP atau definisi. Bagi pihak pemilik, ABP berfungsi lebih penting dari pada PBP. Karena dari padanya akan diputuskan ikatan yang bernilai besar. Yaitu pembangunan proyek. Oleh karena itu, penyusun ABP memerlukan waktu yang relative lama dan usaha intensif untuk mengumpulkan data serta informative yang diperlukan agar dicapai akurasi perkiraan yang diinginkan. Sama halnya dengan menyusun PBP, harus ada kerja sama yang erat antara kegiatan engineering, bagian ekonomi, pemasaran dan pendanaan agar didapat angka-angka yang cukup realistis. Jadi didalam menyusun ABP, usaha kegiatan dan evaluasi, pengembangan, dan perhitungan yang telah dirintis pada tahap terdahulu, diteruskan lebih mendalam dan meluas, kegiatan yang diselesaikan pada tahap ini adalah :
1. menentukan kualitas dan kuantitas bahan mentah.
2. indikasi kualitas dan kuantitas bahan mentah.
3. survey lokasi pemeriksaan contoh tanah, data iklim, pengadaan.
4. penegasan lingkup proyek yang terdiri dari unit atau bangunan utama dan infrastruktur pendukung
5. daftar peralatan utama termasuk criteria dan spesifikasi.
6. jumlah sebagian besar material curah(baik)
7. dsenah bagian-bagian unit atau bangunan utama dan fasilitas pendukung
8. perkiraan jam orang engineering pembelian, dan konstruksi
9. telah diselesaikan survey tingkat upah tenaga kerja dilokasi dan sebagian besar harga-harga peralatan dan material
10. strategi pelaksanaan pembangunan proyek seperti jenis kontrak, filosofi desain
11. indikasi standar mutu dan jadwal proyek

C. Anggaran Biaya Definitif
Anggaran biaya definitive adalah anggaran yang dihasilkan dari usaha optimal dengan fungsi utama :
1. Bagi pemilik ( kontrak harga tidak tetap) sebagai patokan kegiatan pengendalian biaya.
2. bagi kontraktor ( kontrak harga tidak tetap), sebagai angka dasar pengembalian biaya internal

Karena fungsi pokok ABD adalah sebagai patokan kegiatan pengendalian, maka hasil pengendalian biaya akan sangat tergantung dari kualitas anggaran definitive. Agar di peroleh akurasi yang diinginkan. Pada waktu menyusun ABD minimal harus sudah diselesaikan pekerjaan-pekerjaan berikut :
 Desai mekanikal, instrument, dan spesifikasi mekanisme peralatan
 Tidak terkumpul penawaran harga dari rekanan atau manufaktur untuk peralatan utama, dan harga satuan untuk material curah.
 Telah diterima penawaran harga sub kontrak untuk pekerjaan yang penting
 Tersedia perincian tingkat upah tenaga kerja dan lain-lain.

Jadi untuk menyusun suatu perkiraan biaya diperlukan kegiatan-kegiatan seperti survey kelokasi. Mengkaji, meneliti lingkup proyek, dan lain-lain hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makin tinggi akurasi yang diinginkan makin besar biaya yang diperlukan.

Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Anggaran Belanja Berdasarkan Pendekatan Kinerja: studi kasus pada pemerintahan kabupaten Magelang

Evaluation of Arrangement and Allocation of Budget based on Performance Approach Case Study in Magelang District Government

Penyusunan Anggaran, pengalokasian Anggaran, Anggaran belanja Daerah Evaluasi Anggaran Kinerja Keuangan. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam perencanaan dan perumusan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian APBD agar berbagai kegiatan pelayanan oleh Pemerintah daerah dapat mengakomodasi secara optimal berbagai kepentingan masyarakat. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik. Penilaian kinerja tidak terbatas pada uang publik yang telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisisen. Oleh karena itu pengalokasian belanja pelayanan publik perlu dioptimalkan karena berkaitan dengan reformasi anggaran dan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat. Artinya dalam pengalokasian belanja daerah, proporsi belanja pelayanan publik lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur daerah.

Penelitian ini berupa studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja serta menganalisis alokasi anggaran belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah pada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2005.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Mengingat luasnya unit kerja maka penelitian ini dibatasi pada lima sampel unit kerja yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermas), Kecamatan Mungkid dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Magelang. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, untuk menganalisis proses penyusunan anggaran dan memverifikasi apakah pengalokasian kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik pada masing-masing unit kerja telah sesuai dengan teori terkait, serta analisis proporsi yang digunakan untuk menganalisis proporsi bagian belanja aparatur daerah dan proporsi belanja pelayanan publik unit kerja terhadap total belanja dalam DASK. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan tahap-tahap penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Namun waktu yang diperlukan dalam penyusunan anggaran Tahun 2005 tersebut belum sesuai dengan skedul perencanaan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menggunakan indikator kinerja berupa standar biaya dan tolok ukur kinerja. Selain itu RASK dijadikan sebagai komponen penting dalam penyusunan Rancangan APBD, yang juga merupakan indikasi dari penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja. Namun masih terdapat sejumlah kelemahan yaitu belum diterapkannya Standar Analisa Belanja (SAB). Pengalokasian Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik terhadap total belanja dalam DASK unit kerja Bappeda, BPKKD, Kecamatan Mungkid dan Dinsospermas telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Selain itu tidak ditemukan adanya slack anggaran pada pengalokasian kedua belanja tersebut. Sedangkan Pada Kantor Pelayanan Terpadu ditemukan adanya kesalahan dalam alokasi yang seharusnya dialokasikan pada belanja aparatur daerah, namun justru dialokasikan pada belanja pelayanan publik. Kata kunci: anggaran, kinerja, indikator kinerja, belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik.

Deskripsi Alternatif :

Di dalam otonomi yang lokal jaman, pemerintah yang lokal harus mempunyai kemampuan di dalam perencanaan dan strategi perumusan yang lokal, mencakup proses dan alokasi dari APBD dalam rangka lokal kaleng kantor pemerintah mengakomodasi secara optimal banyak minat masyarakat. Capaian pengukuran adalah sangat penting untuk mengukur tanggung-jawab dari organisasi dan manajer di dalam berproses orang banyak/masyarakat jasa. Capaian pengukuran tidaklah hanya untuk uang publik yang membelanjakan di dalam cara hemat, yang efisien dan efektif. Maka, alokasi dari biaya jabatan dalam pemerintahan harus optimal sebab itu dihubungkan dengan reformasi anggaran dan usaha dari pemerintah lokal untuk memenuhi cita-cita dan masyarakat adalah mengaku. Ini berarti di dalam menjatahkan biaya yang lokal, proporsi biaya jabatan dalam pemerintahan lebih besar dari lokal biaya piranti.

Riset adalah suatu studi kasus yang mengarahkan untuk meneliti suatu anggaran yang structuring pendekatan sikap pekerjaan proses yang didasarkan pada dan untuk meneliti jabatan dalam pemerintahan yang membelanjakan anggaran dan pemerintah lokal para petugas yang membelanjakan di dalam Magelang Government/Pemerintah Daerah untuk penganggaran tarikh Masehi 2005. Populasi di riset ini adalah keseluruhan unit kerja di dalam Magelang Pemerintah Daerah. Mengenai lebar dari unit kerja, riset dibatasi ke dalam lima yang contoh unit kerja adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah pesiar ( BPKKD), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat pesiar ( Dinsospermas), Mungkid kecamatan dan Kantor Pelayanan Terpadu ( KPT) Magelang Daerah. Analisa data adalah analisa deskriptif kwalitatif dalam rangka meneliti anggaran yang structuring proses dan untuk memverifikasi apakah alokasi dari piranti pemerintah lokal biaya kelompok dan biaya jabatan dalam pemerintahan di dalam tiap-tiap unit mempunyai, dan analisa proporsi yang digunakan untuk meneliti proporsi dari proporsi dan piranti lokal dari unit jabatan dalam pemerintahan ke arah total biaya di dalam DASK. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa Magelang Government/Pemerintah Daerah telah melakukan langkah-langkah dari pengaturan anggaran berdasar pada Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Tetapi waktunya [tidak/jangan] yang diperlukan di dalam pengaturan anggaran di tarikh Masehi 2005 menyetujui dengan perencanaan lokal menjadwalkan masih. Pemerintah lokal tentang Magelang daerah menggunakan penunjuk prestasi dalam wujud standard biaya dan pengukuran pekerjaan. Di samping yang, RASK menjadi komponen yang penting di dalam pengaturan dari APBD rencana, dan ini juga sebagai indikasi dari pengaturan anggaran didasarkan pada pendekatan capaian.

Tetapi ada beberapa kelemahan; SAB belum menggunakan itu. Alokasi dari lokal biaya piranti dan biaya jabatan dalam pemerintahan ke arah total biaya di dalam Dask Bappeda unit, BPKKD, Mungkid kecamatan dan Dinsospermas telah menjadi sesuai dengan tugas pokok dan unit berfungsi. Di samping yang, ditemukan kendor anggaran di dalam kedua-duanya alokasi biaya. Dan di dalam Kantor Pelayanan Terpadu itu ditemukan bahwa kekeliruan di dalam yang alokasi [perlu] dialokasikan di dalam lokal biaya piranti, tetapi itu telah dialokasikan di muka umum biaya jasa Kata Kunci: Anggaran, capaian, indocator capaian, lokal biaya piranti, biaya jabatan dalam pemerintahan