Hikmah Zakat Fitrah
- Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Alloh memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatnya.
- Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Alloh Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
- Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Alloh atas nikmat ibadah puasa.
- Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllohu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.
Kriteria Golongan Penerima Zakat
1. Fakir Miskin Fakir miskin adalah mustahiq yang mempunyai dua ciri :
- Kelemahan dalam bidang fisik
- Kelemahan dalam bidang harta benda
2. Amil orang yang menyibukkan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka. Yusuf Qardhawi memberikan batasan yang rinci tentang amil yaitu semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya .
3. Muallaf
Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam, namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam, terdiri dari pemula muslim myang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, muslim yang berada didaerah musuh .
4. Riqab
Dilihat dari makna harfiah, dan demikianlah kitab-kitab fiqh mengartikannya, riqab artinya adalah budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti riqab secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tersekploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun structural .
5. Gharim
Pemahaman terhadap gharim dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Namum beberapa pendapat membedakan kepada dua kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.
6. Sabilillah
Sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad fisabilillah, namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat .
7. Ibnu Sabil
Para foqoha selama ini mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan “Musafir yang kehabisan bekal”. Menurut Masdar F.Masudi dana zakat untuk sector ibnu sabil dapat dialokasikan bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam .
Pemanfaatan Dana zakat
- Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .
Sifat Pemberdayaan Zakat
- Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
- Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat .
Bentuk Penyaluran Zakat
- Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuab sesaat ini idealnya adalah hibah.
- Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategoro muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harys diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan .
Pengertian Wakaf
Kata Syair
Artinya : Menahan – menahan harta untuk di waqafkan, tidak dipindah kepemilikan.
Dasar Hukumnya : Wakaf tunai adalah suatau berbuatan yang baik atau sunnah bagi para agniya atau orang yang memiliki harat yang lebih, sehingga harat yang ia miliki di wakafkan dan di jadikan investasi hasilnya dijadikan shadaqoh, infaq atau dijadikan untuk memberdayaan social masyarakat muslim.
Firman Allah SWT :
Dalil yang menjadikan dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari
“ Berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan “ ( Qs : al-Haj : 77 )
Dalam ayat lain Allah berfirman:
“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan ( yang sempurna ) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui “ (Qs : Al- Imran : 92)
Dalil yang menjadikan dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :
Sunnah Rasullah:
“ Dari abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasullah SAW. “ Apabila anak adam (Manusia) meningal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : 1. Shodaqoh Jariyah 2. Ilmu yang bermamfaat 3. Anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya “ ( diriwayatkan oleh imam muslim)
Dalam sebuah Hadist yang lain :
“ Dari ibnu Umar ia berkata: “ Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di khoibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkan. Nabi SAW mengatakan kepada umar : Tahanlah ( Jangan jual, hibahkan dan wariskan ) asalnya ( modal pokok) dan jadikan buahna sedekah untuk sabilillah “. ( HR. Bukhari dan Muslim )
Definisi Amil

Menurut M.Yusuf Qardawi, yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahik. (M.Yusuf Qardawi, Hukum zakat, studi komparatif mengenai status dan Filsafat zakat berdasarkan Quran Dan Hadits, Terjemahan Bahasa Indonesia. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1973), h. 545).
Yang disebut amil adalah orang atau lembaga yang emndapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahiknya. (Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Sedekah, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 22)
STRATEGI FUNDRAISING
Menyusun Penggalangan Dana
Strategi menggalang dana adalah tulang punggung kegiatan menggalang dana yang anda lakukan. Andaperlu memberikan perhatian penuh sejak dari awal pada setiap langkah yang anda ambil untuk menggalang dana . Agar segalanya berjalan lancar. Anda hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja,jaka anda tidak menyusun strategi yang baik.
1.Menentukan kebutuhan
Titik tolak dalam menentukan starategi menggalang dana adalah menentukan kebutuhan organisasi. Ini dapat dilakukan pada tiga tingkatan:
1. Semata mata agar terus bisa melakukan kegitan
2. Untuk meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kegiatan yang terus bertambah
3. Perkembangan kegiatan organisasi dimasa depan
2. Bagaimana agar organisasi itu sendiri berkembang
Disamping tugas-tugas menyangkut dana, anda juga perlu membiayai organisasi itu sendiri dan masa depannya.Ada beberapa faktor yang perlu di pertimbangkn:
1. Pengembangan modal
2. Dana abadi(Corpus Funds)
3. Mengurangi hidup bergantung pada pihak luar dan mengembangkan sumber dana independen
4. Mengembangkan landasan keanggotaan dan pendukung
5. Kamampuan berdiri sendiri untuk jangka panjang
3.Mengidentifikasi Sumber Daya
Dalam menyusun strategi menggalang dana titik tolak yang baik adalah mengidetifikasi sumber-sumber dana yang mungkin dapat di gali:
Dukungan dari perseorangan, daia diajak menjadi anggota atau memberi sumbangan
Sumbangn besar selamaa hidup, dan warisan setelah meninggal
Dukungn dari kegiatan menggalang dana, seperti minta sumbangan dari masyarakat, mengadakan malam hiburan, acara masal seperti jalan kaki 10 kilometer
4. Menilai paluang
Sebelum memutuskan sumber-sumber mana yang akan di gali, anda perlu mempertaimbangkan faktor-faktor berikut ini:
Pengalaman dimasa lalu
Mendukung anda yang sewajarnya
Anda ingin menjadi organisasi macam apa
Gaya anda yang melakukan kegiatan
Sumber daya dan keahlian yang anda miliki
Sumber dana anda sekarang
Peluang yang terbuka bagi anda
Siapa yang anda kenal
5. Persepektif Jangka Panjang Penting
Beberapa sumbedana pada dasarnya bersifat pendek.Tetapi ada pula yang dapat dakembangkan menjadi mitra jangka panjang. Jika anda punya rencana untuk mengembangkan organisasi anda untuk jangka panjang,maka anda perlu uang, tidak hanya untuk tahun ini tetapi juga untuk tahun depan,tahun berikutnya,dan tahun berikutnya, dan seterusnya.Jjika anda menggalang dana dalam jangka pendek,anda mungkin berhasil menghimpun dana untuk tahun ini dan tahun depan , setelah itu anda akan mengalami defisit.Karna ketika anda menggalang dana untuk masa depan anda, perhitungkan potensi setiap sumber untuk memberi dukungan dalam jangka panjang.
6. Mengidentifikasi Hambatan
Hambatan akan selalu ada ketika anda melakukan sesuatu.Ada hambatan yang timbulkarna sifat organisasi dan apa yang diperjuangkannya.Ada yang timbul dari dalam tubuh organisasi sendiri.Beberapa datang dari luar.Apapun sumber hambatan, anda perlu memperhitungkan ketika menyusun rencana menggalang dana.
7. Merumuskan Strategi Anda
Proses perencanaan stretegianda mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia bagi anda,membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup lengkap mengenai pendekatan yang terbaik, merencanakan langkah-langkah berikutnya, dan mempertimbangkan dengan seksama sumber daya apa yang akan diperlukan.Ada beberapa teknik sederhana yang dapat digunakan untuk perencanaan strategis.Berikut ini empat teknik yang mungkin berguna untuk anda:
1. Matriks Ansoff (Ansoff Matix)
Dengan teknik ini anda dapat menentukan cara yang terbaik untuk mendapatkan pendukung baru dan menggunakan teknik baru.
2. Analisis SWOT
Analisis SWOT (Strength, weaknes, Opportunity, Threat) mengidentivikasi kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman pada organisasi dan kegiatanya menggalang dana, dengan melakukan SWOT anda dapat
Mengembangkan metode-metode penggalangan dana yang dibangun diatas kekuatan anda
Menghindari kelemahan-kelemahan atau mencari untuk cara mengimbangi kelemahan-kelemahan itu
Meraih peluang-peluang terbuka
Mengembangkan cara-cara untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul
3. Analisis Pihak berkepentingan
Analisis pihak berkepentingan mengidentifikasi perorangan dan lembaga yang menaruh perhatian pada organisasi anda dan kegiatannya, dan menggali alasan-alasan mengapa mereka mungkin tertarik membantu dengan dana atau menyumbangkan sumber daya lainnya, atau melalui semacam kemitraan.
4. Analisis PEST
Analisis PEST dapat digunakan untuk memahami lingkungan tempat penggalangan dana dilakukan, agar dapat dilakukan analisa faktor-faktor luar apa saja yang mungkin berpengeruh pada organisasi atau pada kegiatan penggalangan dana. PEST menyelidiki lingkungan politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi.
C. Menguji, Mengevaluasi dan control
Mengontrol kegiatan menggalang dana penting sekali. Donor, pendukung dan dewan penasehat akan selalumenanyakan mengapa hasilyang anda peroleh seperti itu. Biaya yang tinggi untukmenggalang dana adalah iklan terburuk dalam mata pendukung-pendukung anda yang masih baru.
Menggalang dana harus tahu pesis apa yang sedang terjadi dan bagaimana dia memperoleh hasil yang lebih baik. Control atas penggalangan dana terpusat dimasukkan untuk memastikan perolehan dan ayang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Strategi penggalangan dana idealnya terdiri hanya dari unsur-unsur yang paling rendah biayanya. Persoalan utama karena itu adalah metode menggalang dana yang sama yang berbiaya rendah diperlukan tolok ukur yang menghubungkan efektifitas suatu metode menggalang dana dengan metode menggalang yang lain Akhirnya, anda harus memantau terus apa yang anda lakukan dan memban
NETWORKING
Membangun jejaring lebih ditentukan oleh kemauan daripada bakat. Ketika usaha awal untuk membangun jejaring gagal, beberapa orang cepat menyimpulkan bahwa membangun jejaring bukan termasuk bakatnya. Tetapi, membangun jejaring bukanlah bakat, juga bukan sesuatu yang membutuhkan kepribadian ekstrovet yang luar biasa. Membangun jejaring adalah ketrampilan yang perlu dilatih. Saya sering melihat mereka yang meluangkan waktu dan usaha untuk membangun jejaring bukan hanya dapat mempelajari bagaimana membangun jejaring tetapi juga menikmatinya. Mereka biasanya lebih sukses dalam karirnya dibanding mereka yang gagal memanfaatkan hubungan external atau ngotot mendefinisikan lingkup pekerjaannya secara sempit.
B. Langkah-langkah Membangun Jejaring
Berikut ini adalah beberapa tips untuk membangun jejaring :
1. Alokasi ulang waktu Anda, alokasikan waktu untuk membangun jejaring.
2. Mulailah membangun jejaring sekarang.
3. Peliharalah jejaring, makan waktu sampai jejaring bisa memberikan manfaat.
4. Cari kesempatan untuk memberi dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun.
5. Bukan hanya jumlah jejaring yang menentukan, kualitas hubungan sangat penting.
Hal-hal yang mempengaruhi kualitas jejaring :
1. Pertemuan yang cukup teratur.
2. Kedua pihak mendapat manfaat.
3. Adanya tantangan yang dihadapi bersama.
4. Saling percaya.
5. Hubungan yang personal.
6. Kenangan masa lalu bersama
7. Adanya musuh bersama.
Cara-cara Membangun Jejaring:
1. Bekerja dengan sukarelawan
Peran sukarelawan penting bagi organisasi-organisasi amal. Sukarelawan dapat diberi tanggung jawab terbatas atas bagian tertentu kegiatan organisasi, atau bahkan tanggung jawab penuh. Sukarelawan juga diperlukan untuk membantu menggalang dana bagi organisasi, terutama untuk mengerjakan berbagai jenis pekerjaan yang ada hubungan dengan penggalangan dana dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh organisasi, karena organisasi tidak punya waktu atau kemampuan yang memadai untuk itu, atau karena tanpa sukarelawan, dana yang tidak dapat dihimpun secara efektif dan efisien .
Sukarelawan memainkan peranan yang sangat penting dalam penggalangan dana. Untuk itu anda tidak dapat menggunakan sembarang sukarelawan. Anda harus mencari sukarelawan yang terbaik, mereka harus dipilih, diberi tugas yang tepat dan juga memuaskan bagi mereka, tugas yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka agar mereka dapat mengelolanya dengan baik.
Jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada sukarelawan
1. Panitia
Organisasi amal pada umumnya dikendalikan oleh sebuah badan pengurus, yang menentukan kebijaksanaan bagi organisasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Badan pengurus ini biasanyaterdiri atas sukarelawan. Sebagian sukarelawan juga terlibat dalam berbagai aspek dari kegiatan organisasi. Panitia dapat dibentuk untuk mengawasi dan mengembangkan bidang-bidang tertentu dari kegiatan organisasi.
2. Tugas Administrasi
Bagian tata usaha pada setiap kantor organisasi amal biasanya adalah tempat yang paling sibuk, pekerjaan yang harus diselesaikan jauh lebih banyak dari pada tenaga manusia yang harus menyelesaikannya.
Pembagian pekerjaan sukarelawan hendaknya sesuai dengan keahliannya, dan sukarelawan perlu dibimbing dan didukung bila anda menginginkan mendapatkan yang terbaik dari setiap sukarelawan yang anda gunakan.
3. Sukarelawan untuk menggalang dana
Salah satu bidang yang paling penting bagi sukarelawan untuk berperan adalah mereka dapat membantu menggalang dana untuk organisasi. Tugas yang dapat diberikan kepada mereka diantaranya:
Meminta sumbangan dana dari rumah kerumah
Menyelenggarakan acara menggalang dana
Menghubungi perusahaan-perusahaan dan toko-toko setempat untuk mendapatkan sumbangan barang untuk dijadikan hadiah dalam acara undian berhadiah.
Menjual kartu undian atau kartu ucapan selamat
4. Sukarelawan tidak tetap
Ada sukarelawan yang mau membantu hanya pada waktu-waktu yang mereka tentukan. Untuk sukarelawan yang seperti ini dapat dirancang kegiatan-kegiatan yang sesuai.
Mencari dan memilih sukarelawan
Mencari dan memilih sukarelawan adalah pekerjaan yang penting. Untuk mencari dan memilih sukarelawan diperlukan uraian kerja bagi sukarelawan, dam sukarelawan dipilih berdasarkan kemampuan masing-masing untuk melakukan tugas yang diberikan. Mencari sukarelawan dapat dilakukan dengan dua cara:
1. Mencari orang setempat
Bila anda membutuhkan sukarelawan disuatu tempat misalnya, membantu mengerjakan tugas administrasi atau membantu penyelenggaraan acara menggalang dana, ada berbagai peluang untuk mendapatkan sukarelawan. Seperti, dalam brosur anda meminta dukungan, acara berbicara keliling, tulisan dalam surat kabar setempat atau dalam buletin milik sendiri, atau wawancara di radio
2. Mencari orang berkeahlian khusus
Untuk pembahasan ini diperlukan pendekatan yang langsung, karena anda bukan membutuhkan seseorang saja tetapi seseorang dengan keahlian tertentu. Misalnya, orang yang pandai menulis pesan-pesan promosi atau ahli dibidang keuangan atau ahli investasi keuangan.
Mengelola Sukarelawan
Sukarelawan mau bekerja untuk badan amal karena berbagai alasan. Tetapi seperti halnya anggota staf anda yang mendapat gaji, sukarelawan juga perlu dikolola :
1. Harus ada uraian kerja yang jelas bagi sukarelwan.
2. Anda harus menentukan tujuan yang harus mereka capai.
3. Harus ada proses pengenalan, agar mereka melihat dan memahami kegiatan yang dilakukan organisasi anda, berkenalan dengan para anggota anda.
4. Perlu pelatihan bagi mereka dalam bidang pekerjaan yang akan mereka lakukan.
5. Beri mereka informasi lengkap mengenai tugas-tugas mereka, jika ada mengenai perubahan dan perkembangan dalm bidang pekerjaan yang mereka lakukan.
6. Anda harus membimbing pekerjaan mereka, beri tahu mereka mengenai hasil yang mereka capai dan ucapkn selamat kepada mereka jika berhasil memberikan sumbangan yng positif.
2. Bekerja dengan pendukung dan orang terkenal
Bila organisasi anda punya hubungan dengan orang terkenal, citra organisasi anda dapat terangkat, organisasi anda akan lebih dikenal. Orang-orang terkenal dapat membantu anda dengan berbagai cara. Kehadiran mereka dalam acara yang anda selenggarakan akan menarik orang untuk datang. Misalnya acara makan malam untuk menghimpun dana dengan karcis masuk yang mahal harganya, akan lebih semarak bila dihadiri beberapa bintang film dan tokoh-tokoh media massa.
Menggunakan orang-orang terkenal secara efektif
Orang-orang terkenal dapat digunakan dengan berbagai cara menjadi pelindung, atau menjadi anggota dewan penyantun, atau muncul dalam foto bersama, dilibatkan dalam peluncurn buku, menyerahkan hadiah, atau dilibatkan dalam acara penggalangan dana.
Bila anda meminta seorang terkenal untuk membantu and, anda harus membuat rencana yang matang dan membicarakan dengan diamengenai peran yang terbaik untuk dia.
Mengelola orang-orang terkenal
Orang-orang terkenal dapat membawa manfaat sangat besar bagi anda, anda harus memperlakukan mereka dengan sopan secara professional, dan mencoba agar mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi organisasi anda dan memuaskan bagi mereka.
3. Bekerja dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus
Sebagian besar organisasi membutuhkan orang luar untuk mendapat energy dan pemikiran baru, dan untuk mendapatkan sumbangan dari mereka dalam bentuk keahlian yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Tempat yang tepat untuk mereka adalah dewan pengurus, atau dewan penasehat.
Anggota dewan pengurus berbagai organisasi umumnya terdiri atas orang-orang yang dipilih karena aa kaitan erat dengan kelahiran organisasi, dan tidak terlalu akrab dengan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan organisasi sekarang.
Peranan Dewan Pengurus :
1. Memberi pengarahan pada organisasi
2. Mengelola Sumber Daya Manusia
3. Memastikan organisasi mempertanggungjawabkan hasil kerjanya
4. Mengelola sumber daya
5. Menjaga segalanya sesuai dengan peraturan hokum
6. Mengelola diri sendiri
4. Mendapatkan Manfaat sebesar-besarnya dari donatur dan pendukung
Dua aspek penting dari pengembangan hubungan anda dengan para donator dan pendukung anda. Yakni: mengucapkan terimakasih dn melibatkan mereka lebih dalam lagi.
a. Mengucapkan terimakasih
Ada berbagai macam cara untuk mengucapkan terimkasih, yaitu:
1. Dengan Surat
2. Dengan telepon
3. Berkunjung
4. Pertemuan
5. Cenderamata
6. Ucapan terima kasih dalam media massa
b. Melibatkan pendukung
Cara untuk melibatkan pendukung adalah:
1. Kunjungan
2. Acara
3. Ceramah dan Diskusi
4. Melibatkan penyumbang dalam penggalangan dana
5. Membentuk himpunan
6. Menyumbang tetap
7. Ikut Kampanye
5. Tiga Jenis Jejaring
Berdasarkan observasi, ada tiga jenis jejaring yang berbeda tapi saling berhubungan yaitu :
Jejaring Operasional, dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan internal saat ini.
Jejaring Personal, diperlukan untuk pengembangan diri.
Jejaring Strategis, membuka mata Anda pada arah bisnis baru dan para pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan.
Syarat-syarat Amil Zakat
Para ulama berselisih dalam menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang diangkat sebagai amil zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:
a.Muslim
Karena zakat ini urusan kaum muslim, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka, dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedungdan sopir. Menyikapi hal ini, Imam Ahmad tidak menetapkannya sebgai syarat dengan alasan bahwa kata al-amilina`alaiha` bersifat umum, sehingga mencakup muslim dan kafir, jaga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya oleh karena itu tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik., akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban islam hanya ditangani oleh orang islam.
b.Akli baligh dan terpercaya
Persyaratan ini disepakati oleh para ulama karena orang yang sudang baligh dapat membedakan antara yang baik dan yang salah.
c.Memahami Hukum Zakat
Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati, urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksana, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
d.Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Alla SWT berfirman: artinya:” sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah oarang yang kuat lagi dapat dipercaya”. ( Al-Qashsh: 21). Demikian pula Nabiyullah Yusuf a.s “ Berkata Yusuf: “jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir)” sesungguhnya aku adalah oarang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Yusuf :55).
Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat
Prinsip-prinsip pengelolaan zakat adalah:
a.Prinsip kesadaran umum
Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan sebuah lembaga hendaknya memiliki pengaruh positif terhadap upaya menumbuhkan kesadaran bagi muzakki sehingga dapat meningkatkan jumlah muzakki dan dapat mengurangi jumlah mustahiq.
b.Prinsip manfaat
Hasil pengelolaan zakat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat, terutama bagi para mustahiq yang benar-benar membutuhkan dan dalam penyalurannya pengelola harus terlebih dahulu meninjau dengan teliti apakah mereka benar-benar membutuhkan sehingga dana zakat bermanfaat.
c.Prinsip koordinasi
Dalam pengelolaan zakat hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antara berbagai lembaga terkait dan keterpaduan antara ulama dan umara.
d.Prinsip produktif rasional
Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diarahkan pada usaha yang produktif dan rasional. Produktif disini diartikan bahwa si penerima santunan harus memanfaatkan dana yang diterima untuk berusaha bukan untuk dikonsumsi. Sedangkan rasional maksudnya dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat harus di dasarkan pada perhitungan yang rasional.
Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi
Prinsip – prisip ekonomi Islam bertujuan untuk membangun keadilan sosial ekonomi yang lebih besar melalui retribusi penghasilan dan kekayaan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup dan kehidupan secara keseluruhan. Zakat sangat berpengaruh terhadap total pengeluaran konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini didasari sebagai berikut :
Pertama ; zakat akan menaikan hasrat konsumsirata-rata dan kecendrungan marginal untuk konsumsi masyarakat dalm ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi non- Islam yang menggunakan zkat sebagai instrument fiscal. Kedua ; dengan adanya zakat maka kesenjangan investasi akibat tingkat pendapatan yang berbeda akan bisa meminimalisir dalam ekonomi Islam.
Zakat dan berbagai macam sedekah akan sangat mempengaruhi fungsi konsumsi namun besarnya tergantung intersep. Pengeluaran untuk zakat menyebabkan pengeluaran konsumsi akan lebih besar untuk setiap tingkat pendapatan. Meningkatkan konsumsi sebagai pengaruh redistribusi zakat menguntungkan kelompok yang keinginan konsumsi nya tinggi. Artinya dalam ekonomi Islam tingkat Investasi yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dengan konsumsi menjadi relative lebih kecil .
PEMBERDAYAAN ZAKAT DI MASYARAKAT
Salah satu pilar penting Islam adalah zakat, karena ia bukan semata ibadah yang berdimensi individual namun juga sosial. Ia merupakan instrumen penting pemerataan pendapatan, jika zakat dikelola dengan baik dan profesional. Karena dengan zakat, harta akan beredar dan tidak berakumulasi di satu tangan orang-orang kaya (Al-Hasyr : 7). Kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan sebanyak 36 kali dalam Al-Quran, dua puluh kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban menunaikan salat.
Zakat merupakan sarana paling tepat dan paling utama untuk meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sebagai satu bentuk sikap dari saling membantu (takaful) dan solidaritas di dalam Islam.
Ia juga menjadi sarana penolong dan pembantu bagi para mustahiq ke arah kehidupan yang lebih baik dan sebagai pilar amal bersama antara pejuang yang tidak mampu dengan orang-orang kaya (Al-Baqarah : 278). Zakat merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan maupun sosial dan ekonomi kaum muslimin. Dalam zakat terdapat dimensi sosialisasi cara berbisnis yang benar. Sebab, zakat bukanlah memberikan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan harta hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dan peroleh dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan hukum Allah (Al-Baqarah: 267).
Dalam zakat ada indikasi bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras mendapatkan harta. Sebab, hanya mereka yang memiliki harta yang bisa mengeluarkan zakat. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam.
Dalam pandangan Al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyyah, yaitu ibadah di bidang harta benda yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyakarat. Zakat akan melahirkan dermawan yang suka memberi, bukan sosok yang menggerogoti. Seorang muzakki akan terhindar dari sifat kikir yang merupakan "virus ganas" dan penghambat paling utama lahirnya kesejahteraan masyarakat.
Zakat akan menjadi obat paling mujarab untuk tidak menjadi hamba dunia dalam kadar yang melewati batas. Ia akan mengingatkan kita bahwa harta itu adalah sarana dan bukan tujuan hidup kita.
Para muzakki akan memiliki kekayaan batin yang sangat tinggi, sehingga dia akan menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia yang suka meringankan beban orang lain, yang memiliki kedalaman cinta pada sesama dan simpati pada manusia. Tentunya, zakat pasti akan membuat harta kita berkembang dan penuh berkah.
Bagi si penerima (mustahiq), zakat memiliki arti yang penting. Karena dengan zakat, dia menjadi terbebas dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang sering kali menjerat langkah dan geraknya. Dengan zakat, akan muncul rasa persaudaraan yang semakin kuat dari mereka yang menerima. Sebab, mereka merasa "diakui" sebagai bagian dari "keluarga besar" kaum muslimin yang tidak luput dari mata kepedulian kaum muslimin lain, yang Allah beri karunia berupa harta.
Dengan demikian, tidak akan muncul sifat dengki dan benci yang mungkin saja muncul jika orang yang kaya menjelma menjadi sosok apatis dan tidak peduli kepada orang-orang yang secara ekonomis tidak beruntung. Ini adalah praktik langsung dari apa yang Rasulullah saw. sabdakan, "bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya" (HR. Bukhari-Muslim)
Tak ada yang menyangkal bahwa zakat memiliki dampak sosial yang sangat penting dan akan mampu menjadikan masyarakat terberdayakan. Karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan Islam yang tidak dikenal di Barat, kecuali dalam lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan. Jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.
Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslimin, namun ia juga bisa disalurkan kepada semua warga negara apa saja yang berada di bawah naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Saat itu, zakat diberikan oleh Umar kepada orang-orang Yahudi yang meminta-minta dan berkeliling dari pintu ke pintu. Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari Baitul Mal kaum muslimin (Hukum Zakat: 880).
Dengan zakat, akan lahir manusia-manusia mandiri, manusia-manusia suka bekerja, dan tidak suka meminta-minta. Zakat akan mempersempit kelompok manusia miskin dan akan menumbuhkan gairah manusia untuk menjadi muzakki dan bukan mustahiq. Kesadaran untuk berzakat, akan mendorong setiap muslim bekerja dalam batas optimal, dan akan memposisikan diri sebagai "sumber kebaikan" bagi yang lain.
Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan meminimalisasi kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat. Munculnya Dompet Dhuafa' (DD) Republika, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompet Sosial Ummul Qura (DSUQ), Baitula Maal Muamalat telah terbukti memberikan seberkas cahaya penyelamatan berarti untuk beberapa orang tak mampu.
DD misalnya telah berhasil membuka klinik LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) yang dananya dihimpun dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, ia juga telah berhasil memberikan dana pendidikan melalui beasiswa bagi siswa-siswa SMP Ekselesinsia.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat ke depan, Rahmat Riyadi mengusulkan tiga hal. Pertama, pemisahan yang jelas antara fungsi regulator, pengawas, dan operator. Kedua, lembaga dan badan amil zakat didorong untuk bersinergi, sehingga akan terbentuk dua atau tiga organisasi saja. Ketiga, pengelolaan zakat berbasis komunitas merupakan salah satu alternatif untuk menyederhanakan organisasi dengan rentang kendali yang luas. Dengan adanya ini harapan pemberdayaan dan keberdayaan ini akan semakin cerah dan terbuka, jika kita - umat Islam - semakin sadar untuk mengeluarkan zakat.
Hikmah dan Manfaat Lembaga Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk:
1.Menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada mpengelola zakat, infaq, dan shadaqah bahwa harta yang mereka keluarkan disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya., untuk itu diperlukan sistem administrasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS yang dikelola secara baik dan profesional.
2.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian membayar zakat. Zakat berkaitan dengan kesempurnaan ibadah atau bisa disebut ibadah maaliyah, yaitu ibadah yang berhubungan antara manusia yang mengikuti perintah Allah dengan manusia untuk kepentingan sosial.
3.Meningkatkan fungsi dan peranan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Jika kita tinjau dari segi sosial zakat menjadi jiwa silaturahmi yang dapat menghindarkan kesenjangan sosial antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi baik melalui zakat, infaq, shadaqah maupun hibah, sehingga tercipta kesejahteraan hidup dalam masyarakat.
Zakat Maal
Zakat Maal
1. Pengertian
Zakat maal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nisab dan kadarnya.
Menurut Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan pasal 11 ayat (1). Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-qur’an dan al-hadist, pada dasarnya ada empat jenis yaitu: tanam-tanaman, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq , harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang, harta temuan (rikaz). Kesimpulannya harta yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:
a. Emas, perak dan uang
b. Barang yang diperdagangkan
c. Hasil peternakan
d. Hasil bumi
e. Hasil tambang dan barang temuan
2. Dasar Hukum, Nisab, Kadar dan Waktu pengeluaran
a. Emas, Perak dan Uang
Kewajiban mengeluarkannya setelah memenuhi persyaratan tertentu yang dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 34:
ﻮﺍﻟﺬﻴﻦ ﻴﻜﻨﺰﻮﻦ ﺍﻠﺬﻫﺏ ﻮﺍﻟﻔﺿﺔ ﻮﻻﻴﻨﻔﻘﻮﻨﻬﺎ ﻔﻰﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻟﻪ ﻔﺒﺸﺮﻫﻡ ﺒﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻴﻡ
Artinya :”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka (bahwa mreka akan mendapat) siksa yang pedih”.
Adapun syarat utama zakat emas, perak dan uang adalah mencapai nisab dan haul. Besar nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas adalah 20 dinar lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham lebih kurang sama dengan 672 gram. Sedangkan nisab uang baik kartal maupun giral adalah senilai 94 gram emas. Masing-masing zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5 %
b. Barang yang diperdagangkan
Dasar hukum kewajibannya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 267
Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan. Pertama, niat berdagang, kedua mencapai nisab dan ketiga, telah berlalu satu tahun (haul)
Besarnya nisab senilai denagn 94 gram emas, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
c. Hasil peternakan
Dalam beberapa hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing.
Adapun persyaratan utama kewajiban zakat peternakan sebagai berikut:
1) Mencapai nisab, untuk kambing atau biri-biri adalah 40 ekor, setiap 40-120 ekor zakatnya 1 ekor dan seterusnya setiap penambahan 100 ekor maka bertambah zakatnya 1 ekor. Nisab sapi adalah 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60-69 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun dan 2 tahun lebih. Nisab kerbau sama dengan sapi.
2) Telah melewati satu tahun (haul)
3) Digembalakan ditempat penggembalaan umum, tidak diperuntukan keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.
d. Hasil bumi (makanan pokok dan buah-buahan)
Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki tetapi harus dikeluarkan setiap kali panen atau menuai. Nisabnya kurang lebih 1.350 Kg gabah, 750 Kg beras, sedangkan kadarnya 5 % untuk hasil bumi untuk irigasi, 10 % untuk hasil bumi tanpa irigasi.
e. Hasil tambang dan barang temuan (ma’dim dan rikaz)
Dalam kitab-kitab hukum (fiqh) islam, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hayalah emas dan perak saja. Nisab barang tambang adalah sama dengan nisab emas (94 gram) dan perak (672 gram). Kadarnya pun sama yaitu 2,5 % dikeluarkan setiap kali barang tambang tersebut selesai diolah.
Sedangkan barang temuan zakatnya dikeluarkan setiap kali orang menemukan barang tersebut, menurut kesepakatan ulama empat mahzab, harta rikaz wajib dizakati seperlimanya (20 %) tidak ada nisab.
Zakat
Pengertian Zakat Profesi
Sebelum pembaca mengetahui pengertian zakat profesi yang dikemukakan oleh para candikiawan muslim, terlebih dahulu penulis ingin mengungkapkan pengertian zakat dan profesi.
Pengertian zakat secara etimologis atau menurut bahasa adalah bahasa arab yang artinya kesuburan, kesucian, keberkahan dan kebaikan yang banyak. Dikatakan kesucian, sebab zakat dapat mensicikan harta orang yang berzakat dari segala kotoran yang haram, dan dapat mensucikan jiwa orang tersebut dari sifat bakhil dan kikir
Didalam kamus bahasa Indonesia (1989:702) disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandaskan pendidikan keahlian (ketempilan, kejuruan dan sebaginya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Sedangkan menurut fachrudin (1996:23): seperti dikutip oleh Muhammad dalam buku zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil(uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian atau tidak.
Dengan demikian, definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relaitif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu di garisbawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:
A. jenis usaha ny halal
B. menghasilkan uang yang relative
C. dieroleh dengan cara yang mudah
D. melalui keahlian tertentu
Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batasan minimum untuk bisa berzakat).
Yang dimaksudkan dengan zakat profesi adalah zakat penghasilan atu pendapatan seperti gaji, honorium, komisi dan sebagainya. Semua profesi tersebut apabila menghasilkan uang senilai minimal 96 gram emas murni selam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat nya sebesar 2,5%.
Istilah ini sebenarnya sudah banyak dikenal, tetapi memang belum memasyarakat. Zakat profesi adalah zakat atas setiap penghasilan yang dieterima oleh sesorang yang merupakan imbalan atas kerja atau jasa yang dilakukannya.
2. Dasar Hukum, Syarat Wajib, Nishab dan Kadar Zakat Profesi
Dinyatakan oleh hasbi, bahwa harta-harta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Dapat kita melakukan qiyas kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat nabi sesudah rasul SAW wafat. Dengan demikian, segala kekayaan yang lahir daaari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat5 menurut pendapat Yusuf Qardawi seperti kutipan Muhammad dalam buku zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer Qardawi menyatakan bahwa beberapa harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai telah dijelaskan oleh nash Al-Quran dan Al Hadist. Sedangkan terhadap jenis kekayaan lain yag belum ditegaskan oleh nash, para Fugaha’ melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang, dan luas (1999). disamping itu, masih ada beberapa hal lain yang belum disinggungkan oelh pembahasan atau ijtiahad para fuqaha’ terdahulu.
a. Dasar Hukum Zakat Profesi
Dalam fiqh, zakat profesi merupakan hal baru. Sebab dua sumber hukum islam, Al-Quran dan Sunnah, tak mengaturnya secara tegas. Demikian pula para pendiri mazhab tak membahasnya dalam kitab-kitabnya. Hal ini akibat tak begitu beragamnya jenis pekerjaan, pda masa kenabian Muhammad pada mujahid kali itu, wajar saja jika istilah zakat profesi tak dikenal. Akhirnya, berlajut pada perbedaan ulama mengenai zakat profesi ini.
Profesi sebagai pegawai swasta, dokter maupun pengacara memang tak banyak dikenal pada masa dahulu. Beda halnya dengan pertaniaan dan perternakan, tak heran jika masalah zakat diseputar kedua bidang ini dibahas secara mendalam.
Namun tak berarti harta dari hasil profesi ini lepas dari kewajiban zakat. Karena pada dasarnya, zkat merupakn pungutan harta dari orang yang mampu guna diberikan kepada dhuafa.
Maka andaikata dengan profesinya ia menjadi mampu, diwajibkanlah atasnya membayar zakat. Sebaliknya, apabila penghasilannya tak mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya atau sekedar menutupi kebutuhannya maka ia tak memiliki kewajiban itu. Zakat profesi sendiri merupakan zakat yang dikenakan pada setiap profesi tertentu, dan mendatangkan penghasilan serta memenuhi nisab(batas minimum untuk bisa berzakat).
Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah menccapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah:103 dan al-Baqarah: 267 dan juga Adz-Dzariyat: 19
“Dan pada harta – harta merka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan porang miskin yang tidak mendapat bagian.”
Alasan atau dasar hukum diwajibkannya zakat uang gaji dan komisi bagi para pegawai negri dan swasta, dokter, pengacara dan sebaginya adalah berdasarkan firman Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman , nafkahkan lah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (Qs al-Baqarah:267).
Dan berdasarkan pendapat imam Qalyubi dalam kitab Qalyubi Wa’umairah juz 2 hal 27, seperti dikutip oleh Abdurrahmim dan Mubarak dalm buku Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatan Bagi Umat, berikut ini:
Artinya :
“Dan termasuk memuterkan harta tijarah/perdagangan ialah upah mencelupkan pakaian , menyamak dan memiyaki kulit”.
Dan berdasarkan kitab ”Bugyatul Mustarsyidin” halaman 112 sebagai berikut:
Artinya “Faidah orang membeli pencelupan dan penyamak kulit untuk usahanya agar ia mencelupkan dan menyamakan orang lain atau membeli gaji/lemak untuk meminyaki kulit umpanuan dan barang itu berada padanya sampai setahun (haul) maka barang itu temasuk harta tijarah/perdagangan yang wajib dizakati”.
Pendapat Syyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirannya Fi Zhilalil Qur’an juz I, hal 310-311, seperti dikutip oleh Didin Hafidhuddin dikatakan bahwa ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal mencakup pula seluruh yang dikeluarkan allhswt dari dalam da atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta , baik yang terdapat di zaman rasulullah SAW, maupun dizaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagimana diterangkan dalam sunnah rasullulah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.
Dari keterangan diatas dasar hukum zakat profesi, memang ditulis secara tekstual didalam Al-Quran dan Hadist, namun secara kontekstual perintah untuk mengeluarkan harta yang diperoleh denagn cara halal dan telah mencapai nisab, telah diperintahkan dalam alquran surat al-Baqarah ayat 267. yang di-qiyas-kan kepada zakat mal. Karena istilah profesi dan penghasilan yang diproleh secara profesional pun baru muncul belakangan.
b. Syarat Wajib Zakat Profesi
Dari keterangan diatas dapat dipahani bahwa profesi yang menghasilkan berupa uang gaji dan komisi adalah qiyas-kan kepada tijarah/perdagangan. oleh karena itu syarat-syaart wajib zakat uang gaji, pendapatan dan uang komisi tersebut disamakan dengan syarat-sayarat zakat tijarah/perdagangan.
Dan salah satu syarat tijarah ialah haul dan nisab sebagi keterangan dari kitab Qalyubi Wa’umairah juz 2 hal 27, seperti dikutip oleh Abdurrahim dan Mubarak dalam buku zakat dan peranannya dalam pembangunan bangsa serta kemaslahatan bagi umat, berikut ini:
Artinya “Adapun syarat wajib zakat tijarah ialah haul dan nisab yang diperhitungkan pada akhir tahu”
Haul Atinya batas penghitungan waktu penghitungan waktu pemilikan uang/harta yang hendak dizakati sesudah mencapai waktu atau tahun.
c. Nisab dan kadar zakat profesi
Nisab adalah batasan penghitungan terendah nilai harta yang wajib dizakati. Dan nisab zakat profesi itu senilai 94 sampai 96 gram emas murni.
Kadar /ukuran zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau gaji, penghasilan dan uang komisi itu sama dengan kadar/ukuran zakat perdagangana yaitu sebesar 2,5%.
Mengenai besarnya nilai zakat penghasilan ini, terdapat perbedaan dikalangan ulama, kerena tidak adanaya dalil yang tegas tentang zakat profesi. (yang sekarang disebut Al-Maalul Mustafad), sehingga mereka menggunakan Qiyas (Analogi) dengan melihat ‘Illat(sebab hokum)yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.
Syaikh MUHAMMAD Al-Ghazali meng-qiyas-kan zakat profesi dengan zakat pertanian. Sehingga, menurutnya, beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya, seperti ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya, yaitu 5% atau 10%.
Perbedaan dikalangan para cendikiawan tentang ketentuan nisab dan kadar zakat profesi merupakan buah pemikiran yang harus kita hargai dan kita banggakan, asalkan perbedaan tersebut memiliki dasar hukum qiyas yang telah dilaksanakan oleh rasulullah SAW dan para sahabat.
3. Cara Menghitung Zakat Profesi
Setiap akhir tahun, pendapatan seseorang muslim seperti uang gaji dan lainnya, dihitung dan bila memperoleh penghasilan bersih minimal 96 garam emas murni, maka dikeluarkan zajkatnya sebesar 2,5%.
Contoh Perhitungannya:
Seorang karyawan menerima gaji poko Rp 800.000/perbulan. Penghasilan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaiannya, seperti tunjangan jabatannya, tunjangan profesi, tunjangan keahlian Rp100.000/perbulan. Tetapi untuk keperluan pokok seperti sewa rumah, biaya makan dan biaya sekolah anak tiap bulan Rp400.000,jadi sisa yang ada padanya tiap bulan hanya Rp 500.000.
Penghitungannya :
uang yang ada padanya akhir tahun adalah 11 x Rp 500.000 +(Rp 800.000 + Rp 100.000) = Rp 6.400.000. jumlah ini belum mencapai nisab 96 gram murni ( missal @ Rp 90.000/gram) : 96 X Rp 90.000 = Rp 8.640.000, maka karyawan itu terkena wajib zakat profesi karena penghasilan bersihnya dalam satu tahun hanya Rp 6.400.000, sedangkan nisabnya Rp 8.640.000, tetapi apabila penghasilan bersih nya minimal Rp 8.640.000 maka wajib dikeluarkannya zakat yaitu 2,5%.
4. Yang Berhak Menerima Zakat Profesi
Orang yang berhak menerima zakat profesi (mustahik) sama ketentuannya dengan penerima zakat harta/ kekayaan yang lainnya, yaitu orang –orang yang telah ditentukan oleh allah SWT yaitu 8 asnaf.
5. Fungsi Zakat Profesi
Allah SWT mewajibkan zakat tidak hanya sekedar untuk mensucikan diri siwajib zakat ini atau sekedar untuk meyuburkan rasa belas kasih kepada sesame manusia. Akan tetapi, Dengan tujuan untuk membangun suatu masyarakat islam yang hidup secara gotong royong dan sejahtera.
Apabila kita perhatikan nash-nash Al-Quran yang berhubungan dengan soal zakat ini serta hukum-hukum yang diistinbatkan oleh para fuqaha yang kenamaan, tegaslah bahwatujuan syariat islam dalam menetapkan aturan zakat ini ialah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan uamat di setiap masa. Jika kita memahami hal-hal islam dan falsafahnya, maka fungsi zakat ini adalah untuk membina masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.
6. Sosialisasi Zakat profesi
sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaiman bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarkat. Proses sosialisai sebenarnya berawal dari dalam keluarga.
Dalam proses sosialisasi zakat profesi harus diawali oleh individu atau sekelompok orang yang telah memahami ketentuan fiqih tentang zakat profesi. Untuk itu lembag Amil Zakat (LAZ) yang lingkupnya local, harus mempunyasi system atau cara tertentu dalam mensosialisasikan perlunya zakat profesi dilaksanakan, kepada para calon muzakki lembag yang didirikannya.
Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media seperti seminar, diskusi, media suart kabar, majalah, bahkan internet. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan samakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah dan terpercaya. Untu itu , lembag penelola zakat khususnya zakat profesi perlu mensosialisasikan penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian. Selanjutnya dilaporkan kepada muzakki , hal ini perlu dilakuakn sebagai tanggung jawab serta amanah yang telah dititipkan kepada lembaga tersebut.
Pengertian Pendayagunaan Zakat
Pengertian Pendayagunaan Zakat
1. Pengertian Pendayagunaan
Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia :
a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik .
Maka dapa disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaiman cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.
2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan
Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain :
1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuab sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategoro muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harys diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan .
Menurut Widodo yang dikutip dari biku Lili Bariadi dan kawak-kawan, bhwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu :
1. Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
3. Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat .
Menurut M.Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .
3. Pendayagunaan Dana Zakat
Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.
Kalau berbicara tentang kemashlahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu ashnaf yang menerima zakat ibnu sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya .
Berdasarkan penjelasan diatas, agar zakat dapat berdaya guna secara maksimal, maka pemaknaan kontektual terhadap delapan ashnaf yang dapat dialami dengan zakat adalah sebagai berikut :
1. Fakir Miskin
Fakir miskin adalah mustahiq yang mempunyai dua ciri :
a. Kelemahan dalam bidang fisik
b. Kelemahan dalam bidang harta benda
penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan pengelola, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif bisa produktif .
2. Amil orang yang menyibukkan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka. Yusuf Qardhawi memberikan batasan yang rinci tentang amil yaitu semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya .
3. Muallaf
Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam, namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam, terdiri dari pemula muslim myang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, muslim yang berada didaerah musuh .
4. Riqab
Dilihat dari makna harfiah, dan demikianlah kitab-kitab fiqh mengartikannya, riqab artinya adalah budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti riqab secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tersekploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun structural .
5. Gharim
Pemahaman terhadap gharim dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Namum beberapa pendapat membedakan kepada dua kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.
6. Sabilillah
Sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad fisabilillah, namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat .
7. Ibnu Sabil
Para foqoha selama ini mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan “Musafir yang kehabisan bekal”. Menurut Masdar F.Masudi dana zakat untuk sector ibnu sabil dapat dialokasikan bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam .
Undang-undang RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
1. Latar Belakang Masalah
Undang-undang RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan Undang-undang yang baru. Sesuai dengan dengan namanya, undang-undang No 38 Tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Di dalam undang-undang tersebut, kita tidak akan menemukan ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Hal yang terbanyak diungkapkan di dalam undang-undang no 38 tahun 1999 ini adalah tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.
Sebenarnya gagasan untuk membuat undang-undang tentang pengelolaan dana zakat ini sudah ada pada zaman orde baru. Karena, zakat merupakan suatu ibadah yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, maka pemerintah secara akomodatif membuat suatu aturan-aturan yang berproses untuk mengakomodir ibadah ini.
Adapun latar belakang dikeluarkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 ini tentang pengelolaan zakat adalah:
1. Adanya pasal 19 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.
2. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia yang mampu dan berhasil mengumpulkan dana zakat yang merupakan sumber dana yang berpotensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umat.
3. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan masyarakat yang kurang mampu.
4. Upaya sistem pengelolaan dana zakat perlu harus ditingkatkan agar hasil guna dan berdaya, untuk itu diperlukan undang-undang pengelolaan dana zakat.
Dengan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ini diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka penyucian diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat Mustahiq dan meningkatkan keprofesionalan lembaga zakat dalam mengelola zakat itu sendiri, yang semuanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt.
Maka patut kita syukuri telah lahir undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ketentuan ini semakin mengokohkan eksistensi BAZIS di Negara kita.
Hal ini merupakan dukungan terhadap tuntunan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
Adapun pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna dana zakat itu sendiri.
Dalam perspektif Islam salah satu wujud meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah, dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sehingga, zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum.
Untuk menjadi badan pengelolaan zakat yang dapat dipercaya masyarakat, keadaan ini akan memaksa pengelolaan zakat untuk mempunyai manajemen pengelolaan zakat yang baik. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadai tentang terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat.
Akan tetapi pola manajemen dan pengelolaan zakat di Indonesia dinilai belum optimal dikelola dengan baik, karena kurangnya tenaga ahli yang profesional, sehingga zakat yang memiliki banyak fungsi, bahkan belum diatur oleh pemerintah dengan benar sesuai syariah, adapun fungsi zakat tersebut adalah:
a. Zakat itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.
b. Zakat merupakan sarana pencintaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan golongan fakir miskin.
c. Membersikan harta yang kotor, karena telah telah tercampur dengan harta Mustahiq (Golongan orang yang menerima zakat).
d. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak.
e. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
Zakat umumnya yang kita kenal hanya Zakat Fitrah, Zakat Maal (emas dan perak), zakat perdagangan dan pertanian, padahal zakat di dunia perekonomian modern memiliki sumber lebih beragam seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, dan lainnya yang membutuhkan sebuah lembaga dengan para pengelola (Amil) yang profesional agar dapat mengatur dan mengembangkan sumber zakat tersebut.
Pengelolaan zakat yang profesional terutama dalam manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana dirumuskan menjadi lebih teknis, operasional dan terukur yaitu usaha bersama untuk menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikap dan prilaku umat manusia baik perorangan maupun kelompok dengan cara lisan dan perbuatan menurut nilai-nilai ajaran Islam untuk dihayati dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, keluarga dan masyarakat sehingga menjadi ummat yang sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat.
2. Teori Pengelolaan Zakat
Zakat, sebagai salah satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial disamping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Bisa diduga hampir sepanjang usia umat manusia itu sendiri (generasi Nabi Adam As) atau paling sedikit mulai generasi beberapa Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad Saw.
Akan halnya empat rukun Islam yang lain, yakni : Syahadat, Shalat, Puasa, dan Haji, zakat umum diposisikan sebagai rukun ketiga, pada dasarnya juga telah disyariaatkan Allah sejak generasi para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Bahkan tidak menutup kemungkinan sejak zaman Nabi Adam As. Hal-hal yang dikemukakan di atas jelas-jelas mengindikasikan wujud persyariatan zakat kepada para Nabi Allah yang terdahulu. Hanya saja, umat mereka (umat Nabi sebelum Nabi Muhammad) mengingkari persyariatan zakat ini. Pengingkaran itu, sesungguhnya tidak hanya terjadi pada masa-umat sebelum Nabi Muhammad Saw.
Dalam pengelolaan zakat secara produktif (dimensi sosial ekonomi) banyak menghadapi permasalahan, diantaranya :
a) Fiqh zakat yang berkembang dan dipahami oleh umat Islam Indonesia merupakan hasil rumusan para Ulama terdahulu sehingga banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keaadaan zaman.
b) Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat, sehingga mereka melakukannya secara sendiri-sendiri baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan kepentingannya.
c) Belum adanya pola (manajemen) pengelolaan zakat yang standar untuk menjadi pedoman.
d) Kurangnya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat.
Pada masa yang akan datang, perlu sebuah rumusan dan langkah pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggungjawab serta mendapat dukungan dari semua kelompok umat Islam, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendayagunaan diarahkan untuk usaha-usaha produktif.
Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Muslim sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bershadaqah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Indonesia, secara ideal, bisa terlihat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila semua itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional.
Secara substantif, zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambilkan dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil harta yang wajib dizakati. Jadi, alokasi dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.
Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shadaqah tidak wajib, dua institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Artinya, infaq dan shadaqah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, selain kewajiban zakat bagi orang Islam yang mampu. Dengan demikian, dana zakat, infaq, dan shadaqah bisa diuapayakan secara maksimal untuk memperdayakan ekonomi masyarakat.
Pengembangan pemaknaan zakat semacam ini perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dana zakat dalam kehidupan bermsyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat adalah memberikan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah Swt. Sedangkan secara sosial ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial-ekonomi penerimanya serta mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Selain itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat juga diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya. Demikian pula dengan pengembangan pemaknaan infaq dan shadaqah.
Dalam perspektif nasional, lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku untuk memikirkan kebutuhan sendiri, melaikan juga harus peduli terhadap warga masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Kehadiran lembaga amil zakat selain bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, da makmur. Jadi, peningkatan daya guna lembaga amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat, mesti dilestarikan.
Sebagaimana telah diketahui, bahwa dua undang-undang penting yang berkenaan dengan soal perzakatan ditanah air dilahirkan, yakni UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dan salah satu tahap penting setelah proses legislasi selesai dilakukan adalah tahap implementasi termasuk didalamnya adalah proses institusionalisasi. Institusionalisasi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut kiranya akan lebih banyak mengenai lembaga pengelolaan zakat (LPZ). Sebagaimana telah dimaklumi juga, LPZ-LPZ sebelum UU Pengelolaan Zakat dilahirkan bukannya tidak ada. Sudah ada, bahkan jumlahnya baik yang dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah, juga cukup banyak.
Berlakunya undang-undang tersebut jelas akan memberikan implikasi yang cukup banyak terhadap Lembaga Pengelola Zakat baik yang sudah ada maupun yang akan diadakan.
Entah harus dimulai dari mana mengurus terabaikannya zakat selama ini. Kalau ditelusuri ke belakang pada masa penjajahan, memang zakat tidak akan menjadi sesuatu yang missal mengingat perbedaan kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan menurut penelitian Aqib Sumito dalam karyanya, Politik Islam Hindia Belanda, dana kas Masjid di sebuah daerah Jawa Timur, digunakan untuk merehab rumah seorang pejabat Hindia Belanda. Lantas bila diusut jauh lagi kebelakang, juga masih ada tanda tanya besar, apakah zakat sudah menjadi bagian keseharian dari budaya Indonesia dimasa kerajaan-kerajaan Islam?. Informasi tentang sejarah zakat di Indonesia memang sangat minim. Tetapi bila di tinjau dari sosial, berlangsungnya dakwah sedikit lebih banyak telah ditopang oleh sistem zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang tumbuh dimasyarakat.
Berbeda dengan perkembangan perbankan syariah, pertumbuhan lembaga pengelola zakat (LPZ) pun berjalan seolah tanpa persiapan yang matang. Pada tahun 1968, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), menggelar seminar zakat. Seusai seminar, Presiden mendukung pembentukan Lembaga Amil Zakat berdasarkan SK No. 07/Prin/1968. Berdasarkan SK itu, Guberbur DKI Jakarta, segera membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dengan SK Gubernur GB/14/8/18/68 tahun 1973. Dari nama BAZ dirubah menjadi BAZIS, karena juga menghimpun dana Infaq dan Shadaqah.
Artinya jelas, tanpa pendidikan mengelola zakat, BAZ berjalan hanya berdasarkan surat keputusan saja. Maka hingga awal tahun 90-an, secara resmi bicara zakat adalah bicara BAZIS. Karena ditopang lebih serius oleh Pemda DKI, maka BAZIS DKI menjadi satu-satunya referensi perusahaan bermunculan Baitul Maal (BM) yang menghimpun dana ZIS karyawan setempat.
Pada tahun 1990, DPR menyetujui rancangan UU tentang zakat yang kemudian tersahkan menjadi UU. Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Artinya disahkannya UU itu, sedikit banyak tak lepas kaitannya dengan peran dan eksistensi LPZ non-pemerintah. Dan memang dalam UU itu, keberadaan LPZ non-pemerintah diakui eksistensinya. Pada saat yang bersamaan, dengan kelahiran UU No. 38 tahun 1999, di masyarakat sendiri sudah terdengar kabar, bahwa akan lahir sebuah lembaga yang khusus berkiprah dalam penyiapan SDM LPZ. Maka di awal tahun 2000, lembaga bernama Institut Manajemen Zakat (IMZ) itu lahir.
Dasar-dasar hukum pengelolaan zakat adalah :
a) Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
b) Perundang-undangan RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
c) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
d) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembentukan Undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, perlu dilakukan upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Bangsa dan ketahanan Negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
B. Deskripsi Data
Perdebatan mengenai UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan sesuatu hal yang menarik. Hal menarik inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Setelah membaca UU No 38 Tahun 1999 ini tentang pengelolaan zakat tentu banyak persepsi masyarakat yang menyikapi tentang pengelolaan zakat ini terlebih lagi warga masyarakat Kelurahan Palmerah Jakarta Barat.
Dalam hal ini, objek penelitiannya berasal dari kalangan masyarakat, yaitu masyarakat Kelurahan Palmerah Jakarta Barat. Mengingat bahwa masyarakat Kelurahan Palmerah yang sangat rajin membayar zakat, dan nalar tentang keagamaannya sangat tinggi, yang diimbangi akhlak dan moral yang baik, baik hal menerima, meresap, menyaring, dan memanfaatkan segala bentuk berita dan informasi yang didapat.
PERBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK
PERBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK
Oleh
Prof. DR Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar
[1]. Zakat : Adalah hak yang wajib pada harta tertentu, untuk orang-orang tertentu, dikeluarkan pada masa tertentu, untuk mendapatkan keridhaan Allah, membersihkan diri, harta serta masyarakat.
Sedangkan Pajak : Adalah beban yang ditetapkan pemerintah, yang dikumpulkan sebagai keharusan dan dipergunakan untuk menutupi anggaran umum pada suatu segi. Dan pada segi lain, untuk memenuhi tujuan-tujuan perekonomian, kemasyarakatan, politik, serta tujuan-tujuan lainnya yang dicanangkan oleh negara.
[2]. Zakat, ditunaikan dengan maksud ibadah (taqarrub) kepada Allah. Sedangkan nilai (makna) demikian ini tidak terpenuhi pada Pajak. Karena Pajak hanya bersifat keharusan yang ditetapkan oleh negara.
[3]. Zakat, adalah kewajiban yang ditetapkan langsung kadar ukurannya oleh syari’at, tanpa memberi peluang bagi hawa nafsu dan keinginan pribadi manusia untuk ikut dalam menetapkannya.
Sedangkan Pajak, ditetapkan oleh pemerintah, yang kadarnya dapat ditambah kapan saja, manakala pemerintah menginginkannya sesuai kepentingan maslahat pribadi dan masyarakat.
[4]. Zakat, telah ditetapkan tempat penyalurannya oleh syari’at. Bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Adapun Pajak, hanya dikumpulkan dalam kas negara, dan dibelanjakan menurut kepentingan yang berbeda-beda.
[5]. Zakat, merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan dan bersifat kekal selama di bumi ini ada agama Islam dan ada kaum muslimin.
Adapaun Pajak, maka tidak memiliki sifat tetap dan kekekalan, baik dari segi jenisnya, ukuran minimal wajibnya, kadarnya, maupun tempat pembelanjaannya.
[Dinukil dari Kitab Az-Zakat hal. 75-80 oleh Prof. DR Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Penerjemah Ustadz M.Dahri, Majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun VII/1424H/2003M]
BOLEHKAH PAJAK MENGGANTIKAN ZAKAT?
Oleh
Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta
Pertanyaan.
Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Bagaimana pendapat Komite Fatwa tentang seorang muslim yang telah menentukan zakatnya, bolehkah ia menggunakan zakat itu untuk membayar pajak? Sah ataukah tidak /
Jawaban
Pajak harta yang dibayarkan si pemilik harta, tidak boleh dianggap zakat harta yang wajib dizakati. Akan tetapi, ia wajib mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan menyerahkannya kepada yang berhak secara syar’i, seperti yang telah dinashkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firmanNya.
“Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” [At-Taubah : 60]
Wabillaahit Taufiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para sahabatnya.
[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun VII/1424H/2003M, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl Solo – Purwodadi Km 8 Selokaton Gondangrejo - Solo]
Zakat dan Pajak
Zakat adalah kewajiban periodik harta, dan wajib dikeluarkan dalam setiap kesempatan dan keadaan. Dalam kondisi biasa seorang muslim tidak diwajibkan selain zakat, kecuali dengan sukarela.
1. Dalam kondisi darurat terdapat kewajiban harta selain zakat, yang disepakati para ulama, yaitu:
a. Hak kedua orang tua, dalam bentuk nafkah yang mereka butuhkan pada saat anaknya kaya.
b. Hak kerabat, dengan perbedaan tingkat kedekatan yang mewajibkan nafkah.
c. Hak orang-orang yang sangat membutuhkan pakaian atau rumah tinggal.
d. Membantu keluarga untuk membayar diyat pembunuhan yang tidak disengaja.
e. Hak kaum muslimin yang sedang ditimpa bencana.
2. Masih ada hak-hak lain yang masih diperdebatkan apakah wajib atau sunnahh, antara lain:
a. Hak tamu selama tiga hari.
b. Hak orang yang hendak meminjam kebutuhan rumah, bagi tetangga.
3. Sedangkan hak fakir miskin terhadap harta orang kaya secara umum sudah banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadits. Dan bentuk masyarakat Islami yang saling melindungi tidak akan pernah terwujud tanpa hal ini.
Ketika zakat sudah mengcover kebutuhan fakir miskin, maka orang-orang kaya tidak diminta yang selain zakat. Namun jika zakat belum mencukupi, maka harus diambilkan dari orang-orang kaya selain zakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dasar fakir miskin. Sebagaimana diambil pula dari orang kaya itu kebutuhan untuk melindungi negara dari ancaman musuh jika dari zakat belum mencukupi. Semua ini hampir disepakati oleh para ulama, meskipun terdapat perbedaan di seputar maslah adakah kewajiban harta selain zakat. Perbedaan ini berpulang pada kewajiban selain zakat yang permanen, bukan yang insidental.
Bolehkan Menetapkan Pajak Bersama Dengan Zakat?
* Bagi imam setelah bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi, diperbolehkan untuk menetapkan zakat kepada kaum muslimin selain zakat, dengan dalil:
a. Jaminan sosial kaum muslimin hukumnya wajib. Jika dari zakat dan pendapatan kas negara tidak cukup, maka boleh menetapkan pajak tambahan kepada orang kaya.
b. Belanja negara sangat banyak, pos-pos dan sumber zakat sangat terbatas, maka bagaimana mungkin mampu menutup kebutuhan negara yang tidak masuk dalam pintu distribusi zakat? Dan bagaimana mampu menutup pos penerima zakat jika sumber zakatnya sangat kecil?
c. Kewajiban yang tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya sarana, maka menghadirkan sarana itu menjadi kewajiban pula. Dari kaidah ushul fiqih inilah Imam Al-Ghazali Asy-Syafi’i memperbolehkan imam untuk mewajibkan kepada orang kaya untuk membiayai kebutuhan seorang tentara. Demikian juga Imam Asy-Syathibiy Al-Maliki, memperbolehkan imam yang adil untuk menugaskan orang kaya membiayai tentara selain dari baitul mal. Dan para ulama lain berpendapat seperti ini.
* Syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam penetapan zakat
a. Terdapat kebutuhan riil yang tidak tercukupi oleh sumber-sumber pendanaan konvensional (zakat, bagi hasil, dan lain-lain).
b. Pembagian beban pajak secara adil kepada mereka yang mampu.
c. Penyaluran uang pajak untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan penguasa.
d. Mendapat persetujuan dewan permusyawaratan atau ahlul halli wal aqdi. Karena penetapan pajak merupakan keputusan sensitif yang mengintervensi kepemilikan pribadi yang dilindungi hokum, maka tidak diperbolehkan mengambilnya kecuali karena kebutuhan syar’i yang ditetapkan oleh ahlul halli wal aqdi.
Pajak yang ditetapkan dengan memenuhi syarat-syarat di atas tidak lagi masuk dalam pungutan liar dan cukai yang tercela dan diharamkan dalam beberapa hadits.
Zakat dan Pajak
Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat, dan kekuasaan yang menekan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan penting, yaitu:
* Bahwa zakat itu adalah ibadah, dan pajak adalah kewajiban kepada negara.
* Penetapan nishab dan persentase zakat ditetapkan oleh syariat, maka hukumnya tetap dan tidak berubah. Sedangkan pajak ditetapkan oleh ulil amri, maka merekalah yang menentukan dan menghapuskan.
* Pajak berhubungan antara warga dan negara. Sedangkan zakat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Seorang muzakki akan membayar zakatnya, meskipun tidak ada yang menagihnya.
* Pajak terbatas sasarannya, hanya pada target materi; sedangkan zakat memiliki sasaran ruhiyah, akhlak, dan insaniyah (kemanusiaan). Zakat adalah ibadah yang sekaligus pungutan.
Persentase Progresif antara Pajak dan Zakat
Pajak dengan persentase tetap ialah yang telah ditetapkan persentasenya dengan satu ketentuan, meskipun kekayaan bertambah banyak. Sedangkan pajak progresif semakin besar presentasenya sesuai dengan pertambahan kekayaan, seperti 10% untuk ribuan pertama, 12% untuk ribuan kedua, 14% untuk ribuan ketiga, dan seterusnya.
Dan yang terkenal dalam zakat adalah persentase tetap, tidak dengan persentase progresif, meskipun kekayaan yang dikeluarkan zakatnya semakin besar. Untuk uang misalnya, persentase zakatnya 2,5% baik bagi yang memiliki uang yang mencapai nishab ataupun yang memiliki seribu kali nishab. Apa hikmah di balik itu?
1. Tujuan pajak progresif adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan mendekatkan kesenjangan. Tujuan ini sangat serius diwujudkan dalam Islam, tetapi dengan cara di luar zakat. Sistem waris (harta pusaka), wasiat, larangan riba, larangan penimbunan, dan larangan cara-cara haram lainnya, adalah upaya untuk mewujudkan tujuan di atas
2. Zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan di atas. Pada saat pajak progresif diambil dari seluruh lapisan dan terkadang dari fakir miskin pula, kemudian digunakan untuk belanja negara secara umum yang dimanfaatkan oleh orang kaya juga.
3. Zakat sebagai ibadah harus ditetapkan dengan baku dan tidak berubah-ubah. Hal ini tidak menghalangi negara ketika membutuhkan untuk menetapkan pajak selain zakat. Ulil amri dapat memetakan kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan pajak progresif dalam kondisi tertentu. Sedangkan zakat tidak membuka peluang intervensi pendapat dan penyesuaian.
